Metodologi Survey Terkait Penegakan Kontrak (Enforcing Contract)

Survey mengukur waktu dan biaya yang diperlukan dalam menyelesaikan perkara/sengketa komersial (perdagangan) pengadilan serta mengukur kualitas indeks proses peradilan. Survey ini mengevaluasi apakah terdapat serangkaian praktik bagus yang mendorong kualitas dan efisiensi dalam sistem pengadilan. Data dikumpulkan melalui studi peraturan prosedur (hukum acara) perdata dan peraturan pengadilan lainnya serta kuesioner yang diisi oleh pengacara (representasi pencari keadilan) dan hakim pengadilan setempat. Peringkat ekonomi pada kemudahan menegakkan kontrak ditentukan dengan menyortir perbedaan skor hasil survey dengan skor tertinggi dalam parameter menegakkan kontrak.

Sumber: http://www.doingbusiness.org/Methodology/enforcing-contracts

Dalam Survey ini responden akan dihadapkan dengan pertanyaan seputar penyelesaian perkara/sengketa komersial (perdagangan). Pertanyaan-pertanyaan akan dibangun dengan asumsi studi kasus yang dihadapkan dengan prosedur penyelesaiannya di pengadilan setempat sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Biasanya asumsi studi kasus adalah sebagai berikut.

  • Nilai klaim sama dengan 200% pendapatan ekonomi per kapita atau $ 5.000, mana saja yang lebih besar. Pendapatan perkapita di Indonesia tahun 2017 adalah sekitar Rp 48juta. Maka asumsi studi kasus di Indonesia akan dibangun dengan nilai klaim (gugatan) sekitar Rp 96juta.
  • Perselisihan tersebut menyangkut transaksi yang sah antara dua pelaku bisnis (Penjual dan Pembeli), keduanya berada di kota bisnis yang sama. (Data dikumpulkan kota bisnis terbesar pertama dan kedua di suatu negara)
  • Berdasarkan kontrak antara bisnis, Penjual menjual beberapa perabot custom-made kepada Pembeli senilai 200% dari pendapatan ekonomi per kapita atau $ 5.000, mana saja yang lebih besar. Setelah Penjual mengirimkan barang ke Pembeli, Pembeli menolak untuk membayar harga kontrak, dengan menyatakan bahwa barang tersebut tidak memiliki kualitas yang memadai. Karena mereka memang custom-made, Penjual tidak dapat menjualnya kepada orang lain.
  • Penjual (penggugat) menuntut Pembeli (tergugat) untuk mengembalikan jumlah tersebut berdasarkan perjanjian penjualan. Perselisihan tersebut diajukan ke pengadilan yang berada di kota bisnis ekonomi terbesar dengan yurisdiksi atas kasus komersial senilai 200% dari pendapatan per kapita atau $ 5.000, mana saja yang lebih besar.
  • Pada permulaan perselisihan, Penjual memutuskan untuk melampirkan aset bergerak Pembeli (misalnya peralatan kantor dan kendaraan) karena Penjual khawatir bahwa Pembeli dapat menyembunyikan asetnya atau menjadi bangkrut.

Bagi responden dari kalangan pengadilan (hakim, panitera, staf) dapat mengunduh dokumen Pedoman Survey – Enforcing Contract ini.