Dalam menjalankan kewenangannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, Mahkamah Agung senantiasa mengatasi hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan sebagai perwujudan akses terhadap keadilan bagi seluruh masyarakat. Mahkamah Agung menyadari betul arti penting penyelesaian perkara yang lebih sederhana, lebih cepat dan lebih murah akan turut menyumbang peningkatan pertumbuhan dan pembangunan bangsa.

Di sisi lain Pemerintah telah mencanangkan program prioritas nasional untuk peningkatan kemudahan berusaha di Indonesia, sesuai standar global Doing Business. Dalam hal ini Mahkamah Agung sangat berperan dengan penyelesaian sengketa (penegakan kontrak) dan penyelesaian kepailitan.

Maka guna memastikan efektivitas koordinasi dan proses kerja dengan pihak internal dan eksternal lembaga peradilan dalam rangka peningkatan kemudahan berusaha, Mahkamah Agung membentuk suatu kelompok kerja yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 43/KMA/SK/II/2017.

Kelompok Kerja (Pokja) ini berkomposisikan para hakim agung, hakim pengadilan dan para staf lembaga peradilan serta para ahli yang kompeten di bidangnya. Pokja ini memiliki mandat untuk:

  1. melakukan perencanaan strategis dan teknis untuk mengkoordinasikan dan meningkatkan peran Mahkamah Agung dalam peningkatan kemudahan berusaha;
  2. mengkoordinasikan usulan-usulan dari berbagai pihak termasuk masyarakat umum untuk melengkapi program kerja;
  3. mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja yang didukung oleh program bantuan dari negara-negara sahabat dan institusi lainnya yang bermaksud mendukung pelaksanaan program kerja;
  4. melakukan koordinasi dengan pihak eskternal (lembaga peradilan) terkait perencanaan dan pelaksanaan program kerja;
  5. mengawasi pelaksanaan program kerja.

Informasi lebih lanjut mengenai Pokja dan rencana aksi, dapat mengunduh dokumen Rencana Aksi Pokja Kemudahan Berusaha.